Mengatasi Pelanggaran Hak Tenaga Kerja: Langkah-langkah Hukum yang Dapat Dilakukan

Pelanggaran hak tenaga kerja seringkali terjadi di tempat kerja, baik oleh perusahaan maupun oleh individu. Untuk mengatasi pelanggaran hak tenaga kerja, langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan perlu dipahami dan diterapkan dengan benar.

Menurut Dr. Anwar Damanik, seorang pakar hukum ketenagakerjaan, mengatakan bahwa mengatasi pelanggaran hak tenaga kerja harus dilakukan dengan bijaksana dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melaporkan pelanggaran tersebut ke pihak yang berwenang, seperti Dinas Tenaga Kerja setempat.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diatur mengenai hak-hak tenaga kerja yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, tenaga kerja berhak untuk melakukan langkah hukum guna menuntut haknya.

Selain melaporkan ke pihak berwenang, tenaga kerja juga dapat mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Mudzakkir, seorang ahli hukum ketenagakerjaan, yang menekankan pentingnya menyelesaikan sengketa secara hukum dan tidak dengan cara-cara yang merugikan salah satu pihak.

Selain itu, tenaga kerja juga dapat meminta bantuan dari Serikat Pekerja atau Serikat Buruh untuk mendampingi proses penyelesaian sengketa hukum. Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan, banyak kasus pelanggaran hak tenaga kerja yang berhasil diselesaikan dengan bantuan dari Serikat Pekerja tersebut.

Dengan demikian, mengatasi pelanggaran hak tenaga kerja memang memerlukan langkah-langkah hukum yang tepat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan memahami hak-hak tenaga kerja dan cara penyelesaian sengketa yang benar, maka pelanggaran hak tenaga kerja dapat diminimalisir dan tenaga kerja dapat bekerja dengan sejahtera dan adil.